Anggaran Dasar

ANGGARAN DASAR IOM-ITB HASIL MUNAS II IOM-ITB  TAHUN 2011

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Bahwa Perguruan Tinggi khususnya Institut Teknologi Bandung (ITB) adalah sumber tenaga ahli, sumber informasi ilmiah dan pemikiran yang obyektif, kreatif dan dinamis untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik indonesia.

Bahwa tujuan Perguruan Tinggi adalah membentuk mahasiswa Indonesia seutuhnya, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi, kreatif dan bertanggungjawab, bersikap demokratis dan tenggang rasa, berkecerdasan tinggi, disertai budi pekerti luhur, mencintai bangsa dan negaranya, mencintai sesama manusia, sesuai dengan falsafah Pancasila.

Bahwa kami orangtua mahasiswa menyadari sepenuhnya, kegiatan pendidikan adalah juga merupakan kewajiban dan tanggung jawab seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia, khususnya bagi orangtua mahasiswa sebagai pihak yang berkepentingan.

Bahwa Ikatan Orangtua Mahasiswa sebagai suatu organisasi sosial berfungsi sebagai mitra pimpinan ITB dalam membina mahasiswa agar cita-cita yang luhur tersebut tercapai.

Dengan bersendikan Mukaddimah ini, maka disusunlah Anggaran Dasar perkumpulan Ikatan Orangtua Mahasiswa ITB sebagai berikut :

 

BAB I

PENGERTIAN DAN ISTILAH

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini, sepanjang tidak ditentukan lain, kata-kata tersebut dibawah ini memiliki arti sebagai berikut :

(1)          IOM-ITB adalah Ikatan Orang Tua Mahasiswa Institut Teknologi Bandung.

(2)          ITB adalah Institut Teknologi Bandung.

(3)          APBO adalah Anggaran Pendapatan Belanja Organisasi.

(4)          GBHKO adalah Garis Besar Haluan dan Kebijakan Organisasi IOM-ITB.

(5)          Ketua Umum adalah Ketua Umum Pengurus IOM-ITB Pusat.

(6)          MUNAS adalah Musyawarah Nasional IOM-ITB.

(7)          MUNASLUB adalah Musyawarah Nasional Luar Biasa IOM-ITB.

(8)          MUSCAB adalah Musyawarah Cabang IOM-ITB.

(9)          MUSCABLUB adalah Musyarawah Cabang Luar Biasa IOM-ITB.

(10)      Pengurus Pusat adalah Pengurus IOM-ITB di tingkat Pusat.

(11)      Pengurus Cabang adalah Pengurus IOM-ITB Cabang Daerah dan/atau Pengurus IOM-ITB Cabang Sekolah/Fakultas/Program Studi.

(12)      Wali Angkatan Fakultas/Sekolah/Prodi IOM-ITB adalah anggota IOM-ITB yang menjadi wali bagi mahasiswa di masing-masing Fakultas/Sekolah/Prodi pada tiap tahun angkatan, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Umum sebagai Wali Angkatan Fakultas/Sekolah/Prodi.

 

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 2

Perkumpulan ini bernama Ikatan Orangtua Mahasiswa Institut Teknologi Bandung disingkat IOM-ITB, berkedudukan di Kota Bandung.

 

Pasal 3

IOM-ITB didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya terhitung mulai tanggal 14 Juli 1968.

 

BAB III

ASAS, FUNGSI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

IOM-ITB berazaskan Pancasila

Pasal 5

IOM-ITB berfungsi sebagai mitra Pimpinan ITB, khususnya dalam pembinaan kelangsungan pendidikan, yang bersifat sosial dan kekeluargaan.

 

Pasal 6

IOM-ITB bermaksud dan bertujuan ikut serta membina mahasiswa ITB dengan menjalin hubungan antar sesama orangtua mahasiswa ITB, menghimpun, menampung dan menyalurkan daya dan dana.

 

BAB IV

KEGIATAN DAN USAHA

Pasal 7

Dalam mewujudkan tujuan tersebut IOM-ITB akan melakukan kegiatan dan usaha-usaha sebagai berikut :

(1)          Turut serta memberikan bimbingan dan pembinaan kepada mahasiswa ITB untuk kelangsungan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan mahasiswa.

(2)          Menyumbangkan pokok-pokok pikiran kepada pimpinan ITB dan orangtua mahasiswa khususnya masalah-masalah non akademik yang dihadapi mahasiswa yang mempengaruhi kelancaran/ kelangsungan pendidikan mereka.

(3)          Mengusahakan dan mengumpulkan dana dengan berbagai cara yang sah guna membantu menanggulangi kebutuhan mahasiswa di bidang pendidikan dan kesejahteraan.

(4)          Melakukan usaha-usaha lain yang sah yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan norma kesusilaan.

 

BAB V

KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Keanggotaan IOM-ITB terdiri dari :

(1)          Anggota Biasa

Anggota Biasa adalah setiap orangtua atau wali mahasiswa ITB pada jenjang S-1.

(2)          Anggota Luar Biasa

Anggota Luar Biasa adalah Individu yang pernah menjadi Anggota Biasa yang perannya masih dibutuhkan oleh IOM-ITB.

Anggota Luar Biasa diusulkan oleh Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang dan ditetapkan oleh MUNAS dan/atau Pengurus Pusat IOM-ITB.

(3)          Anggota Kehormatan

Anggota Kehormatan adalah individu yang peduli terhadap kelangsungan pendidikan dan kesejahteraan mahasiswa ITB atau yang berjasa pada IOM-ITB selain Anggota Biasa/Anggota Luar Biasa.

Anggota Kehormatan diusulkan oleh Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang dan ditetapkan oleh Pengurus IOM-ITB.

(4)          Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan diusulkan dan diangkat oleh Pengurus IOM-ITB Pusat.

 

Pasal 9

Hak-hak anggota IOM-ITB

(1)          Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa

  1. Mendapat pelayanan yang sama dalam hal penyampaian dan penyebaran informasi ke dan dari IOM-ITB khususnya menyangkut perkembangan kinerja dan keuangan organisasi.
  2. Turut serta dalam kegiatan IOM-ITB sesuai dengan ketentuan organisasi.
  3. Mempunyai hak suara dalam musyawarah dan forum-forum organisasi.
  4. Mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan pada musyawarah dan forum-forum organisasi.
  5. Mempunyai hak dipilih dalam pemilihan Pengurus IOM-ITB.

(2)          Anggota Kehormatan

  1. Mengajukan saran-saran yang kongkrit dan konstruktif demi kelangsungan pendidikan di ITB dan kesejahteraan mahasiswa.
  2. Turut serta dalam kegiatan IOM-ITB sesuai dengan ketentuan organisasi.
  3. Mempunyai hak bicara dalam musyawarah dan forum-forum organisasi.

 

Pasal 10

Kewajiban Anggota IOM-ITB

Kewajiban Anggota IOM-ITB adalah menjaga nama baik organisasi dan mentaati segala ketentuan organisasi.

 

BAB VI

PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 11

Perangkat Organisasi

(1)          IOM-ITB mempunyai perangkat organisasi dengan hirarki sebagai berikut :

  1. MUNAS.
  2. Pengurus Pusat/Badan Pengawas.
  3. RAKERNAS.
  4. MUSCAB.
  5. Pengurus Cabang.
  6. RAKERCAB.

(2)          Setiap perangkat organisasi IOM-ITB hanya dapat membuat ketetapan/keputusan sesuai dengan fungsinya yang tidak bertentangan dengan ketetapan/keputusan yang dibuat oleh perangkat organisasi di atasnya.

 

Pasal 12

Permusyawaratan

(1)          Permusyawaratan Organisasi terdiri dari :

  1. Musyawarah di tingkat Nasional, selanjutnya disebut MUNAS.
  2. Musyawarah di tingkat Cabang Daerah, selanjutnya disebut MUSCAB.
  3. Musyawarah Luar Biasa di tingkat Nasional, selanjutnya disebut MUNASLUB.
  4. Musyawarah Luar Biasa di tingkat Cabang, selanjutnya disebut MUSCABLUB.

(2)          MUNAS merupakan perangkat organisasi tertinggi IOM-ITB di tingkat nasional dan MUSCAB merupakan perangkat organisasi tertinggi di tingkat Cabang Daerah.

(3)          MUNAS dan MUSCAB diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

(4)          Musyawarah dihadiri oleh :

  1. MUNAS dihadiri oleh utusan Pengurus Pusat, Utusan Cabang sebagai peserta, serta undangan lainnya sebagai peninjau.
  2. MUSCAB dihadiri oleh Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa di Cabang Daerah serta undangan lainnya sebagai peninjau.

(5)          Wewenang MUNAS adalah :

  1. Membahas dan mengambil keputusan atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pengurus Pusat.
  2. Membahas masalah organisasi dan masalah-masalah penting yang ada hubungannya dengan tugas, usaha dan kewajiban-kewajiban IOM-ITB.
  3. Menetapkan GBHKO.
  4. Menetapkan Pedoman Penyusunan APBO.
  5. Memilih Ketua Umum IOM-ITB.
  6. Mengangkat dan memberhentikan Pengurus Pusat dan Badan Pengawas IOM-ITB.

(6)          Wewenang MUSCAB adalah :

  1. Membahas dan mengambil keputusan atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pengurus Cabang Daerah.
  2. Menyusun pedoman program kerja, membahas masalah organisasi dan masalah-masalah penting yang ada hubungannya dengan tugas, usaha dan kewajiban-kewajiban IOM-ITB di tingkat Cabang Daerah.
  3. Menetapkan Pedoman Penyusunan APBO di tingkat Cabang Daerah.
  4. Mencabut dan atau membatalkan sesuatu ketetapan yang telah dilaksanakan atau sedang berlaku dan mengeluarkan ketetapan baru.
  5. Memilih Ketua Pengurus Cabang Daerah.
  6. Mengangkat dan memberhentikan Pengurus Cabang Daerah.

(7)          MUNASLUB/MUSCABLUB.

  1. Dalam keadaan mendesak, di tingkat Nasional maupun Cabang Daerah dapat dilaksanakan MUNASLUB dan MUSCABLUB yang semata-mata dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
  2. MUNASLUB dapat diselenggarakan atas permintaan :
    1. Pengurus Pusat, atau
    2. Pengurus Cabang Daerah, atau
    3. Pengurus Cabang Sekolah/Fakultas/Program Studi, atau
    4. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS).
  3. MUSCABLUB dapat diselenggarakan atas  permintaan :
    1. Pengurus Cabang Daerah, atau
    2. Rapat Kerja Cabang Daerah.

 

Pasal 13

Pengurus Pusat

(1)          Pengurus IOM-ITB Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Umum.

(2)          Susunan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya meliputi :

  1. Pengurus Pusat Harian terdiri dari Ketua Umum, seorang atau lebih Ketua, , Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.
  2. Pengurus Pusat lengkap terdiri dari Pengurus Pusat Harian ditambah anggota Pengurus lain.

(3)          Masa bakti Pengurus Pusat adalah 3 (tiga) tahun.

(4)          Ketua Umum dapat menduduki jabatan tersebut sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa bakti yang berurutan.

(5)          Pengurus Pusat Harian disusun oleh Ketua Umum.

(6)          Pengurus Pusat Harian dapat mengangkat anggota Pengurus Pusat lainnya bila diperlukan.

(7)          Pengurus Pusat berfungsi :

  1. Menetapkan keputusan-keputusan organisasi yang tidak menjadi kewenangan perangkat organisasi lain yang lebih tinggi di lingkungan IOM-ITB.
  2. Menyelenggarakan kegiatan organisasi yang diperlukan dalam rangka melaksanakan keputusan MUNAS sesuai batas kewenangannya.
  3. Mengkoordinasikan pelaksanaan program yang disepakati dalam RAKERNAS.
  4. Mewakili IOM-ITB di dalam maupun di luar pengadilan.

(8)          Pengurus Pusat mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya kepada MUNAS pada akhir masa baktinya atau bilamana MUNASLUB menghendakinya.

 

Pasal 14

Badan Penasihat

(1)          Badan Penasehat diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Pusat sesuai masa bakti Pengurus Pusat, dengan susunan seorang Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan beberapa orang anggota. Jumlah keseluruhan Badan Penasehat adalah gasal.

(2)          Badan Penasehat berfungsi memberikan saran dan nasehat baik diminta maupun tidak kepada Pengurus IOM-ITB dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan IOM-ITB.

 

Pasal 15

Badan Pengawas

(1)          Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh MUNAS.

(2)          Badan Pengawas terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan beberapa orang anggota. Jumlah keseluruhan anggota Badan Pengawas adalah gasal.

(3)          Badan Pengawas berfungsi mengawasi dan memberikan saran-saran kepada Pengurus Pusat dalam menjalankan kegiatan dan mengumpulkan/menggunakan dana.

(4)          Badan Pengawas melaporkan hasil pengawasannya kepada MUNAS.

Pasal 16

Rapat Kerja

(1)          RAKERNAS berfungsi menetapkan keputusan-keputusan operasional organisasi, serta merupakan forum komunikasi antara Pengurus Pusat dengan Pengurus Cabang.

(2)          RAKERNAS dihadiri oleh Pengurus Pusat Harian, masing-masing seorang wakil Pengurus Cabang Daerah dan seorang wakil Pengurus Cabang Sekolah/Fakultas/Program Studi.

(3)          RAKERNAS diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam masa bakti kepengurusan.

(4)          RAKERNAS memberikan rekomendasi kepada Pengurus Pusat tentang :

  1. Penjabaran program dan kebijakan pelaksanaannya dari GBHKO.
  2. Langkah-langkah yang perlu diambil yang berkaitan dengan pelaksanaan program.
  3. Masalah-masalah lain yang dipandang perlu.

(5)          RAKERCAB berfungsi menetapkan keputusan-keputusan operasional serta merupakan forum komunikasi antar anggota IOM-ITB di Cabang Daerah yang bersangkutan.

(6)          RAKERCAB dihadiri oleh Pengurus Cabang Daerah dan para anggota di Cabang Daerah yang bersangkutan.

(7)          RAKERCAB diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam masa bakti kepengurusan.

(8)          RAKERCAB memberikan rekomendasi kepada Pengurus Cabang Daerah tentang :

  1. Langkah-langkah yang perlu diambil yang berkaitan dengan perkembangan organisasi di tingkat Cabang Daerah.
  2. Menyusun usulan dan saran anggota mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan organisasi guna diajukan kepada Pengurus Pusat.

Pasal 17

Pengurus Cabang Daerah dan Pengurus Cabang Sekolah/Fakultas

(1)          Dalam satu atau lebih kota/kabupaten/provinsi dapat dibentuk IOM-ITB Cabang Daerah.

(2)          Khusus untuk Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten     Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, IOM-ITB Cabang Daerah ditiadakan dan sebagai penggantinya, dibentuk IOM-ITB Cabang Sekolah/Fakultas.

(3)          Pengurus Cabang dipimpin oleh seorang Ketua.

(4)          Susunan Pengurus Cabang terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.

(5)          Pengurus Cabang Daerah dipilih oleh MUSCAB/Rapat Anggota IOM-ITB Cabang Daerah sedangkan Pengurus Cabang Sekolah/Fakultas/Program Studi dipilih oleh Pengurus Pusat.

(6)          Masa bakti Pengurus Cabang adalah 3 (tiga) tahun.

(7)          Ketua Pengurus Cabang dapat menduduki jabatan tersebut sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa bakti yang berurutan.

(8)          Pengurus Cabang berfungsi :

  1. Menetapkan keputusan organisasi di tingkat Cabang yang menjadi wewenangnya.
  2. Melaksanakan program dan kebijakan IOM-ITB yang ditetapkan oleh Rapat-Rapat di tingkat Cabang.
  3. Melaksanakan program dan kebijakan IOM-ITB sebagai bagian dari program IOM-ITB Pusat dan dikoordinasikan dengan IOM-ITB Pusat.

(9)          Pengurus Cabang Daerah dapat melakukan kegiatan/usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma kesusilaan dalam rangka pengumpulan dana diluar iuran wajib anggota yang akan dipergunakan untuk memberikan bantuan/sumbangan kepada mahasiswa ITB yang berasal dari daerah bersangkutan serta untuk membiayai kegiatan/usaha sesuai dengan fungsinya.

(10)      Atas kegiatan/usaha yang dilakukan pengurus Cabang Daerah seperti dimaksud pada ayat (9) Pasal ini, Pengurus Cabang Daerah harus membuat laporan Pertanggungjawaban kepada Pengurus Pusat.

(11)      Pengurus Cabang mempertanggung-jawabkan pelaksanaan fungsinya kepada anggota di Cabang yang bersangkutan pada akhir masa baktinya.

 

Pasal 18

Rapat-Rapat dan Forum-Forum Lain

(1)          Rapat-rapat dan Forum-forum lain berfungsi sebagai media komunikasi serta untuk membahas masalah-masalah yang dianggap perlu.

(2)          Rapat-rapat dan Forum-forum lain dapat dibentuk dan/atau diselenggarakan oleh Pengurus Cabang maupun oleh Badan Pengawas sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

 

BAB VII

KEABSAHAN MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA

Pasal 19

(1)          MUNAS/MUNASLUB dinyatakan sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ dari jumlah peserta.

(2)          RAKERNAS/RAKERCAB/MUSCAB/MUSCABLUB dinyatakan sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ dari jumlah peserta.

(3)          Dalam hal kuorum tidak tercapai, maka MUNAS/MUNASLUB/MUSCABLUB maupun RAKERNAS/RAKERCAB dapat ditunda selama 15 (lima belas) menit.

(4)          Apabila sesudah penundaan selama 15 (lima belas) menit, kuorum belum juga tercapai, maka MUNAS/MUNASLUB/MUSCAB/MUSCABLUB maupun RAKERNAS/ RAKERCAB dapat terus diselenggarakan serta segala ketetapan yang diambil adalah sah.

 

BAB VIII

HARTA KEKAYAAN

Pasal 20

Kekayaan IOM-ITB diperoleh dari :

  1. Iuran Anggota.
  2. Usaha-usaha yang sah.
  3. Sumbangan-sumbangan yang sifatnya tidak mengikat.

 

BAB IX

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan dan disahkan di dalam MUNAS/MUNASLUB.

 

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 22

(1)          Ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah, ditambah atau dihapuskan oleh MUNAS/MUNASLUB.

(2)          Keputusan perubahan Anggaran Dasar harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang sah pada waktu pemungutan suara yang dilakukan khusus untuk itu.

 

BAB XI

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 23

IOM-ITB hanya dapat dibubarkan oleh keputusan MUNAS yang diadakan khusus untuk maksud tersebut dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota Pengurus Pusat, Pengurus Cabang dan disetujui oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam MUNAS.

 

BAB XII

PENUTUP

Pasal 24

(1)          Hal-hal yang tidak atau belum diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, akan diatur dan diputuskan oleh Pengurus Pusat serta ditetapkan dalam suatu Keputusan Pengurus Pusat.

(2)          Hasil ketetapan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bersifat mengikat.