Anggaran Rumah Tangga

ANGGARAN RUMAH TANGGA IOM-ITB HASIL MUNAS II IOM-ITB  TAHUN 2011

BAB I

LAMBANG

Pasal 1

Lambang Organisasi IOM-ITB diwujudkan dalam bentuk gambar dibawah ini :

 

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

Syarat-syarat Keanggotaan

(1)    Anggota IOM-ITB adalah mereka sebagaimana termaksud dalam Pasal 8 Anggaran dasar IOM-ITB.

(2)    Setiap orangtua dan wali mahasiswa ITB dengan sendirinya menjadi Anggota Biasa, kecuali mereka yang secara tertulis menyatakan menolak.

 

Pasal 3

Kewajiban Anggota

Selain wajib memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Pasal 8 Setiap Anggota biasa wajib untuk menyelesaikan kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Pasal 4

Berakhirnya Keanggotaan

 

Keanggotaan berakhir karena :

(1)    Meninggal dunia.

(2)    Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.

(3)    Anak yang ditanggung telah lulus/ keluar dari ITB, kecuali diangkat sebagai Anggota Luar Biasa.

(4)    Diberhentikan karena pelanggaran AD/ ART IOM-ITB

 

BAB III

PENGURUS

Pasal 5

Persyaratan Pengurus

 

(1)    Pengurus IOM-ITB adalah pribadi yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

  1. Anggota Biasa IOM-ITB.
  2. Anggota Luar Biasa IOM-ITB.
  3. Tidak kehilangan haknya untuk dipilih dan memilih berdasarkan ketentuan organisasi.

(2)    Dalam waktu yang bersamaan, seorang anggota biasa tidak diperbolehkan memegang jabatan rangkap kepengurusan di Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang.

 

Pasal 6

Program Kerja

 

(1)    Pengurus Pusat menetapkan program kerjanya berdasarkan ketetapan-ketetapan MUNAS selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Pengurus Pusat Lengkap terbentuk.

(2)    Pengurus Cabang menetapkan program kerjanya selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah terbentuk

Pasal 7

Tata Kerja Kepengurusan dan Rapat Pengurus

 

(1)    Pengurus Pusat dan Cabang selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah terbentuk, harus sudah menyusun dan mensahkan berlakunya Tata Kerja Kepengurusan yang berisi:

  1. Uraian tugas dan tanggungjawab setiap anggota pengurus.
  2. Mekanisme organisasi dan Tata Tertib Rapat Pengurus

(2)    Rapat Pengurus Pusat Harian diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 30 (tiga puluh) hari kalender, sedangkan rapat Pengurus Pusat Lengkap dan Pengurus Cabang diadakan sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam 90 (sembilan puluh) hari kalender.

 

Pasal 8

Penggantian Anggota Pengurus

(1)    Anggota Dewan Pengurus, baik pada tingkat Pusat maupun Cabang dinyatakan berhenti atau tidak dapat meneruskan jabatannya sampai akhir masa kepengurusannya bilamana yang bersangkutan :

  1. Mengundurkan diri yang dinyatakan secara tertulis
  2. Meninggal dunia.
  3. Tidak memenuhi persyaratan sebagai Pengurus seperti yang dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 5, tetapi khusus bagi Pengurus yang keanggotaannya berakhir karena mahasiswa yang ditanggung sudah lulus / keluar dari ITB dapat meneruskan kepengurusannya sampai selesai masa jabatannya.
  4. Tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai anggota Pengurus sesuai dengan Tata Kerja Kepengurusan seperti yang dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 7.

(2)    Bilamana oleh salah satu sebab seperti tersebut dalam ayat 1 Pasal ini,  Ketua Umum berhalangan tetap, maka untuk melanjutkan sisa masa bakti tersebut Rapat Pengurus Pusat Lengkap yang khusus diadakan untuk itu dapat memilih penggantinya diantara para Ketua Pengurus Pusat.

(3)    Bilamana oleh salah satu sebab seperti tersebut dalam ayat 1 Pasal ini,  Ketua Pengurus Cabang berhalangan tetap, maka untuk melanjutkan sisa masa jabatan tersebut Rapat Pengurus Cabang yang khusus diadakan untuk itu dapat memilih penggantinya diantara Pengurus Cabang  yang ada.

(4)    Bilamana oleh salah satu sebab seperti tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, seorang anggota Pengurus berhalangan tetap, maka Rapat Pengurus di tingkat yang bersangkutan dapat menetapkan penggantinya, sejauh orang tersebut memenuhi syarat-syarat kepengurusan seperti yang dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 5.

Rapat Pengurus sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2, 3 dan 4 di atas harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah Pengurus Lengkap.

 

BAB IV

PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 9

Cara Pemilihan

(1)    Pemilihan dilakukan dengan cara langsung, bebas dan rahasia serta bertahap, terdiri dari :

  1. Di tingkat Pusat.
  2. Tahap Pencalonan untuk menghasilkan 9 (sembilan) nama calon dilakukan oleh masing-masing kelompok wakil/utusan, yaitu kelompok Pengurus Pusat, kelompok utusan Cabang, dan kelompok utusan Fakultas/Sekolah di dalam sidang MUNAS. Masing – masing kelompok utusan menghasilkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) nama sebagai calon Ketua Umum.
  3. Tahap Pemilihan untuk menghasilkan seorang Ketua Umum.
  4. Di tingkat Cabang.
    1. Tahap pencalonan untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) nama calon Ketua Cabang Daerah.
    2. Tahap Pemilihan untuk menghasilkan seorang Ketua Cabang.

(2)    Pelaksanaan Tahap Pemilihan dalam Sidang MUNAS/ MUSCAB dipimpin oleh Pimpinan Sidang Munas/Muscab.

(3)    Dalam Tahap Pemilihan calon Ketua Umum/ Ketua Pengurus Cabang, setiap peserta berhak atas 1 (satu) suara.

(4)    Tahap Pemilihan dilakukan setelah Sidang MUNAS/ MUSCAB menerima dan mensahkan laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat/ Pengurus Cabang.

(5)    Tata cara pemilihan diatur oleh Pimpinan Sidang yang harus dapat menjamin :

  1. Tingkat kerahasiaan surat suara pemilih.
  2. Dapat dikontrol dan dibuktikan bahwa surat suara yang dimaksud sudah diterima oleh Pimpinan Sidang.
  3. Dapat dihindari penggunaan hak suara oleh yang tidak berhak.

Cukup waktu bagi pemilih untuk memasukkan surat suaranya.

 

Pasal 10

Calon dan Pencalonan

 

(1)    Setiap Utusan Cabang maupun anggota Pengurus Pusat yang hadir dalam MUNAS berhak mengajukan seseorang sebagai calon Ketua Umum Pusat melalui kelompok asal utusan masing-masing.

(2)    Setiap peserta MUSCAB berhak mengajukan seseorang sebagai calon Ketua Pengurus Cabang.

(3)    Kriteria Calon Pengurus Pusat/ Cabang adalah sebagai berikut :

  1. Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa IOM-ITB.
  2. Menyetujui pencalonannya.

(4) Untuk pemilihan Ketua Umum, dari setiap kelompok utusan, yaitu kelompok Pengurus Pusat, Kelompok Utusan Cabang Daerah dan Utusan Cabang Fakultas/Sekolah, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang calon yang mendapat suara terbanyak pada proses pencalonan di kelompoknya masing-masing, menjadi calon Ketua Umum Pusat.

(5)  Untuk pemilihan Ketua Pengurus Cabang Daerah, 3 (tiga) orang calon yang mendapat suara pencalonan terbanyak pada proses pencalonan menjadi calon Ketua Cabang Daerah.

Pasal 11

Serah Terima

 

(1)    Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Ketua Umum Pusat/ Ketua Cabang terpilih, Pengurus Pusat IOM-ITB/ Pengurus Cabang sudah harus terbentuk dan dilaksanakan serah terima kepengurusan dari Pengurus lama ke Pengurus terpilih.

(2)    Serah terima dimaksud pada ayat 1 Pasal ini antara lain menyangkut pemindahan tanggung jawab yang jelas dan sekurang-kurangnya mencakup :

  1. Keuangan organisasi.
  2. Inventaris organisasi.

Laporan Kegiatan Organisasi yang sedang berjalan.

 

Pasal 12

Musyawarah

 

(1)    Kegiatan MUNAS dihadiri oleh Peserta dan Peninjau.

(2)    Peserta MUNAS terdiri dari :

  1. a.       Utusan Pengurus Pusat IOM-ITB.
  2. b.      Pengurus/utusan yang dikirim oleh Cabang sebanyak 3 (tiga) orang peserta tiap Cabang dengan membawa surat mandat yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris.

(3)          Peserta MUSCAB terdiri dari :

  1. Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa di Cabang yang bersangkutan.
  2. Pengurus Cabang

(4)    Peninjau MUNAS terdiri dari undangan resmi dan anggota biasa yang berminat mengikuti MUNAS.

(5)    Peninjau MUSCAB terdiri dari undangan resmi yang ditentukan oleh Pengurus Cabang.

 

Pasal 13

Penyelenggaraan,tempat dan biaya musyawarah

(1)    MUNAS/MUSCAB diselenggarakan oleh Pengurus Pusat/Cabang Daerah dengan mengangkat Panitia MUNAS/MUSCAB yang terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.

Panitia Pengarah bertugas mempersiapkan materi pembahasan, rancangan acara dan tata tertib sidang, sedangkan Panitia Pelaksana bertugas menyelenggarakan kegiatan fisik MUNAS/ MUSCAB dan Pemilihan Pengurus.

(2)    Tempat diselenggarakannya MUNAS/ MUSCAB ditentukan oleh Pengurus Pusat/ Pengurus Cabang Daerah.

(3)    Biaya penyelenggaraan MUNAS/ MUSCAB diatur dan dipertanggungjawabkan oleh Pengurus Pusat/ Cabang Daerah.

(4)    Pemberitahuan Penyelenggaraan MUNAS/ MUSCAB harus sudah disampaikan secara tertulis oleh Pengurus Pusat/ Cabang dengan menyebut tempat dan acara MUNAS/ MUSCAB selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya. Untuk MUNAS pemberitahuan disampaikan melalui Pengurus Cabang.

 

Pasal 14

Pimpinan sidang, Acara dan Tata Tertib Sidang

 

(1)    Pimpinan Sidang pada MUNAS/ MUSCAB dipilih oleh Sidang MUNAS/ MUSCAB yang dipimpin Panitia Pengarah.

(2)    Pimpinan Sidang MUNAS/ MUSCAB terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan seorang anggota lainnya.

(3)    Acara dan Tata Tertib Sidang MUNAS/ MUSCAB harus disahkan oleh sidang MUNAS/ MUSCAB.

 

Pasal 15

MUNASLUB/MUSCABLUB

(1)    MUNASLUB seperti yang dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 12 ayat 7 dapat diselenggarakan bilamana memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :

  1. Diputuskan melalui Rapat Pengurus Pusat Lengkap yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Pengurus.
  2. Diusulkan melalui RAKER yang diputuskan oleh suatu sidang RAKER yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 Pengurus Cabang.
  3. Diusulkan oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah Pengurus Cabang .

(2)    MUNASLUB tersebut harus diselenggarakan oleh Pengurus Pusat IOM-ITB selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah usul yang memenuhi ketentuan ayat 1 Pasal ini diterima.

(3)    Bilamana setelah 90 (sembilan puluh) hari kalender Pengurus Pusat tidak menyelenggarakan MUNASLUB itu, maka yang mengusulkan penyelenggaraan tersebut dapat membentuk Panitia yang diperlukan untuk menyelenggarakan MUNASLUB.

(4)    MUSCABLUB seperti yang dimaksudkan dalam Anggaran Dasar Pasal 12 ayat 7 dapat diselenggarakan bilamana memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :

  1. Diputuskan melalui RAKERCAB yang di hadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Pengurus.
  2. Diusulkan melalui RAKERCAB yang diputuskan oleh suatu sidang RAKERCAB yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah Anggota.
  3. Diusulkan oleh sejumlah Anggota yang harus didukung oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) Anggota di Cabang yang bersangkutan.

(5)    Peserta dan tata cara penyelenggaraan MUNASLUB/ MUSCABLUB sama dengan peserta dan tata cara penyelenggaraan MUNAS/ MUSCAB.

(6)    MUSCABLUB tersebut harus diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah usul yang memenuhi ayat 4 Pasal ini  diterima.

(7)    Bilamana setelah 60 (enam puluh) hari kalender Pengurus Cabang Daerah tidak menyelenggarakan MUSCABLUB itu, maka Pengurus Pusat harus membentuk Panitia yang diperlukan untuk menyelenggarakan MUSCABLUB tersebut.

BAB V

KEKAYAAN

Pasal 16

Harta Kekayaan

 

(1)   Harta Kekayaan IOM-ITB diperoleh dari :

  1. Iuran Wajib anggota yang dibayarkan setiap tahun atau 4 (empat) tahun sekaligus.
  2. Penghasilan dari Dana Abadi.
  3. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang, peraturan dan norma kesusilaan.
  4. Sumbangan perorangan yang tidak mengikat.

(2)    Dana Abadi IOM-ITB adalah dana yang disisihkan untuk mengantisipasi kesulitan perolehan dana dan diusahakan bertambah setiap tahun

(3)    Kriteria dan besarnya iuran tahunan Anggota Biasa untuk pertamakalinya ditetapkan dalam MUNAS untuk berikutnya dapat ditinjau kembali dalam RAKER

(4)    Usaha-usaha lain untuk memperoleh dan mengembangkan dana seperti yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Pasal 7 ayat 4 dapat dilakukan dengan persetujuan dan dilaporkan kepada Pengurus Pusat Harian.

Pasal 17

Pengelolaan Kekayaan

 

(1)    Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang wajib mengelola seluruh harta kekayaan IOM-ITB selama masa baktinya.

(2)    Keputusan untuk memindahkan hak milik, menggadaikan atau menjaminkan baik harta bergerak ataupun tidak bergerak milik organisasi harus diputuskan didalam Rapat Pengurus Pusat Lengkap yang dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari Anggota Pengurus.

(3)    Dalam hal terjadi pembubaran organisasi seperti yang dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 23, maka MUNASLUB langsung menetapkan perihal pemindahan harta IOM-ITB.

 

BAB VI

PEMBUKUAN

Pasal 18

Pembukuan

 

(1)    Tahun buku organisasi IOM-ITB dimulai tanggal 1 Januari dan ditutup tanggal 31 Desember.

(2)    Seluruh pemasukan dan pengeluaran uang harus dibukukan sesuai dengan norma akuntansi yang berlaku.

(3)    Pengurus Pusat menetapkan Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan (audit) pembukuan organisasi IOM-ITB.

(4)    Audit pembukuan Pengurus Pusat dilakukan pada setiap akhir tahun pembukuan.

 

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 19

Syarat Perubahan

 

(1)    Anggaran Rumah Tangga atau bagian dari Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah oleh MUNAS/ MUNASLUB.

(2)    Ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Pasal 22 berlaku juga untuk perubahan terhadap Anggaran Rumah Tangga.

(3)    Keputusan perubahan Anggaran Rumah Tangga harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah suara yang hadir dalam MUNAS/ MUNASLUB tersebut.

 

Pasal 20

Pengesahan Perubahan

(1)    Anggaran Rumah Tangga IOM-ITB disahkan untuk pertama kalinya dalam rapat IOM-ITB di Bandung tanggal 14 Juli 1968.

(2)    Perubahan pertama disahkan dalam Rapat Pengurus pada tanggal 22 November 1974, berdasarkan Keputusan Rapat Anggota pada tanggal 25 Februari 1973 yang menugaskan kepada Pengurus untuk menyempurnakan Anggaran Dasar.

(3)    Perubahan kedua disahkan dalam Sidang MUBES IOM-ITB ke I pada tanggal 23-24 Maret 1979 yang kemudian disahkan kembali dalam sidang MUBES IOM-ITB ke II pada tanggal 18-20 Mei 1984, serta disahkan kembali dalam MUBES IOM-ITB ke IV pada tanggal 8-9 Agustus 1992.

(4)    Perubahan ketiga dilakukan dalam Sidang MUBES IOM-ITB ke V pada tanggal 23 September 1995.

(5)    Perubahan keempat disahkan dalam Sidang MUBES IOM-ITB ke VI pada tanggal 27-28 Oktober 2000.

(6)    Perubahan kelima disahkan dalam sidang MUBES IOM-ITB ke VII pada tanggal 9-10 Januari 2004 yang kemudian menugaskan kepada Pengurus terpilih periode 20004-2007 untuk menyempurnakannya.

(7)    Perubahan keenam disahkan dalam sidang MUNAS I IOM-ITB  pada tanggal 17 Februari  2007 yang kemudian menugaskan kepada Pengurus terpilih periode 2007-2010 untuk menyempurnakannya.

(8)    Perubahan ketujuh disahkan dalam Sidang Munas II IOM-ITB pada tanggal 14-01-2011, yang kemudian menugaskan kepada Pengurus terpilih periode 2011-2014 untuk menyempurnakannya.

 

BAB VIII

PENUTUP

 

Pasal 21

Aturan Peralihan

Penyesuaian dan Perubahan yang diperlukan sebagai akibat adanya perubahan Anggaran Rumah Tangga harus diselesaikan oleh Pengurus Pusat selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah tanggal ditetapkannya perubahan Anggaran Rumah Tangga IOM-ITB.